Kebijakan Pembebasan Napi Sesuai Rekomendasi PBB

JAKARTA- Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. H.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, sekira 30ribu narapidana dan anak binaan akan dibebaskan.

Dalam Kepmen tersebut disebutkan bahwa asimilasi dan integrase dilakukan terhadap narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan anak yang ½ masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry mengatakan, segala upaya untuk mencegah penyebaran virus corona di dalam rutan dan lapas telah dilakukan Kemenkumham. “Penyemprotan disinfektan, petugas yang masuk harus mengikuti protocol pencegahan Covid-19, kewajiban memakai masker dan APD, hingga mengganti model kunjungan video conferency,” jelas Herman, Senin, 6 April 2020.

Namun, Herman melanjutkan, upaya tersebut tidak cukup. Penegakan hukum termasuk melakukan penahanan yang tak mengenal hari libur di tengah perang melawan virus corona membuka peluang adanya intake baru. Terlebih lagi, kondisi di dalam rutan/lapas di Indonesia sangat padat (overcrowded) sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan physical distancing.

“Inilah faktor utama sehingga kemudian muncul kebijakan darurat terkait asimilasi dan integrase narapidana serta anak binaan,” ujar Herman.

Kebijakan darurat yang diambil Menkumham ini sudah sesuai dengan rekomendasi Komisi Tinggi PBB untuk HAM untuk membebaskan narapidana pada kondisi darurat Covid-19 saat ini. Hal serupa juga telah diikuti secara masif oleh banyak negara.

“Iran membebaskan 85ribu narapidana ditambah 10ribu tahanan politik. Brasil membebaskan 34ribu orang, Polandia mengeluarkan lebih dari 10ribu narapidana, Afghanistan melepaskan lebih dari 10ribu napi berusia di atas 55 tahun, Tunisia mengeluarkan lebih dari 1.400 orang, sementara banyak negara bagian di AS yang melepaskan ribuan narapidana,” rinci Herman.

Dengan alasan kemanusiaan juga, Herman menjelaskan, dirinya sepakat dengan keputusan Menkumham untuk mengikuti rekomendasi PBB mengingat kondisi rutan dan lapas di Indonesia. Ia mengingatkan, implementasi kebijakan tersebut tetap harus sesuai aturan.

“Saya mendukung kebijakan ini asal dipastikan perilisan narapidana tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai kebijakan ini malah dijadikan beberapa oknum pegawai lapas untuk melakukan tindakan koruptif dan transaksional,” tegasnya.